Setiap jurnalis akan mengenal lima prinsip jurnalisme, yaitu akurat, obyektif, fair, seimbang dan tidak memihak. Kelima prinsip itu menjadi pegangan kerja sehari-hari para jurnalis dalam mengumpulkan dan menulis berita.

Prinsip jurnalisme itu bisa dioperasionalisasikan apabila jurnalis bekerja dalam keadaan independen alias mandiri. Dalam tradisi pers bebas ditegaskan, bahwa redaksi harus independen. Independensi redaksi bukan semata suatu situasi atau keadaan tidak tergantung kepada pihak lain, tetapi juga suatu nilai yang menyemangati jurnalis dalam menerapkan prinsip-prinsip jurnalisme.

Memasuki era industri pers, isu independesi redaksi menjadi penting, sebab dalam keseharian, independensi redaksi tidak hanya terancam oleh kekuatan politik dominan, tetapi juga oleh pemilik media. Yang terakhir ini adalah pemodal yang mempertaruhkan uangnya demi mengejar keuntungan bisnis.

Meski media cetak juga memasuki industrialisasi, saya tidak begitu risau dengan independensi redaksi media cetak kita. Pertama, jumlah dan jenis media di Indonesia sangat banyak, sehingga tidak mungkin ada suara tunggal dalam pemberitaan koran dan majalah. Artinya pembaca yang terbatas itu memiliki banyak pilihan untuk mementukan media mana yang dipercaya, dan mana yang tidak.

Kedua, media cetak tidak begitu padat modal jika dibandingkan dengan jenis media lain, sehingga pemodal yang terlibat dalam bisnis media cetak juga beragam. Artinya, jika saja ada pemodal yang berulah berlebihan, maka jajaran redaksi yang tidak puas bisa mencari pemodal lain.

Ketiga, jurnalisme media cetak sudah memiliki tradisi yang kuat dalam mempertahankan independensi redaksi. Makanya siapapun yang memodali media cetak dituntut komitmennya untuk menjaga independensi redaksi, sebab mereka berhadapan dengan orang-orang yang punya kepercayaan tinggi terhadap nilai dan prinsip jurnalisme.

Ketiga faktor itulah yang tidak ada dalam dunia pertelevisian kita, sehingga independensi redaksi dalam pertelevisian kita masih merupakan harapan daripada kenyataan. Oleh karena itu, tidak perlu heran apabila dalam sehari-hari kita tidak hanya muak menyaksikan acara-acara nonjurnalistik di televisi, tetapi juga sangat sebal dengan produk jurnalistik yang muncul di layar kaca.

Lima belas stasiun televisi swasta nasional, seharusnya memungkinkan adanya lima belas variasi dalam pemberitaan televisi. Namun yang terjadi adalah keseragaman. Jajaran redaksi televisi masih terpaku pada perisitiwa-perisitiwa yang muncul di permukaan, sehingga ketika terjadi peristiwa kekerasan soal Freeport misalnya, seluruh layar televisi dari jam ke jam isinya hanya gambar-gambar kekerasan.

Hal itu menunjukkan belum ada upaya untuk melihat sisi lain yang lebih dalam di balik peristiwa kekerasan, sehingga pemirsa tidak mendapati banyak perspektif dari peristiwa itu. Di sisi lain, arus besar televisi swasta nasional itu perlu segera mendapat imbangan dari televisi lokal maupun televisi publik, yang diharapkan bisa menyuguhkan persepektif lain atas dominasi peristiwa yang muncul di layar kaca televisi swasta nasional.

Keseragaman pemberitaan televisi itu merupakan pengaruh langsung atas pemilik televisi yang telah mempertaruhkan uangnya di industri televisi. Karena industri televisi telah menyedot lebih besar uang daripada media cetak, maka kepentingan pemilik untuk mengamankan modalnya dan usahanya untuk mengeruk keuntungan jauh lebih agresif dabandingkan dengan pemilik media cetak.

Terdapat dua implikasi atas industri televisi yang pada modal ini: pertama, pemodal hanya mengejar rating, sehingga kalau ada model atau teknis pemberitaan, seperti tayangan berita kriminal memiliki rating tinggi, maka model atau teknis itu yang akan diandalkan atau ditiru; kedua, pemodal tidak mau jajaran redaksi memproduksi karya-karya jurnalisme yang mendalam, seperti investigasi, sebab secara operasional produk-produk semacam itu memerlukan banyak tenaga dan dana.

Jurnalisme televisi yang baru berkembang sepuluh tahun terakhir ini memang bagaikan arena coba-coba bagi awak redaksinya. Persaingan yang ketat antartelevisi dan kepentingan pemilik dalam menyelamatkan modalnya, menjadi faktor yang membombardir awak redaksi yang tengah berusaha membangun nilai-nilai jurnalisme televisi. Sampai kapan hal itu mewujud?

Waallahualam.

Yang pasti, pada titik tertetu di mana jajaran redaksi televisi gagal mempraktekkan prinsip-prinsip jurnalisme secara benar, yang berarti juga gagal menjaga independensi redaksi, maka pada titik itulah jurnalisme televisi tidak perlu tampil di layar kaca karena pemirsa tidak mendapatkan manfaatnya. Penayangan siaran berita yang semula dari waktu prime time bergesar ke waktu nonprime time menunjukkan hal itu.

Kemungkinan lain, jurnalisme televisi akan mendatangkan kemarahan publik karena penyajiannya yang sembarangan. Hal ini terjadi karena televisi memasuki rumah-rumah tanpa permisi dan menjangkau 80 persen penduduk, sehingga efeknya pun akan terasa bagi mereka yang diperlakukan tidak adil oleh pemberitaan televisi, atau pemberitaan yang melukai nilai-nilai yang berkembang di masyarakat.

Saya percaya jurnalisme televisi yang diusung jajaran redaksi televisi akan terus berusaha mempraktekkan pers bebas. Namun yang perlu mereka pahami adalah bahwa pers bebas itu merupakan tradisi. Dia tidak hadir begitu saja, butuh puluhan dan bahkan ratusan tahun untuk meraih dan mempertahankannya. Tradisi itu dibangun atas kesadaran, bahwa kebebasan pers adalah sesuatu yang diberikan masyarakat kepada lembaga pers.

Nah, pemberian itu, suatu saat bisa dicabut kembali oleh masyarakat, apabila orang-orang pers tidak bisa memfungsikannya secara benar. Atas dasar ini para pengelola pers berkeras mengatur sendiri bagaimana pers bekerja agar kebebasan itu tidak lepas dari genggamannya. Inilah yang melatari perlunya independensi redaksi dan lahirnya prinsip-prinsip jurnalisme, kode etik dan kode perilaku. Semoga jajaran redaksi televisi menyadari hal ini.

[Didik Supriyanto, mantan Ketua AJI Indonesia dan Wakil Pemimpin Redaksi Detik.com]