Program

SELINTAS WAKTU AJI JAKARTA

7 Agustus 1994
Tak kurang dari 100 orang aktivis pers berkumpul di Wisma Tempo, Sirnagalih, Bogor, Jawa Barat. Mereka lalu menandatangani Deklarasi Sirnagalih yang intinya menuntut dipenuhinya hak publik atas informasi, menentang pengekangan pers, menolak wadah tunggal untuk jurnalis, serta mengumumkan berdirinya Aliansi Jurnalis Independen (AJI).

Maret 1995
Pemerintah Orde Baru menganggap AJI sebagai organisasi terlarang. Para aktivisnya “bergerak” di bawah tanah, salah satunya dengan menerbitkan majalah alternatif Suara Independen. Akibatnya, tiga aktivis AJI—Ahmad Taufik, Eko Maryadi, dan Danang Kukuh Wardoyo—dijebloskan ke penjara. Sementara para aktivis AJI yang bekerja di media dibatasi ruang geraknya.

18 Oktober 1995
AJI resmi diterima menjadi anggota International Federation of Journalists (IFJ), organisasi jurnalis terbesar dan paling berpengaruh di dunia, yang bermarkas di Brussels, Belgia. AJI dinilai konsisten memperjuangkan kebebasan pers dan berekspresi di Indonesia.

Mei 1998
Soeharto lengser. Arus reformasi memaksa perubahan kondisi sosial politik Indonesia. Pers mulai menikmati kebebasannya. Industri pers menjamur. Namun, ini ternyata berdampak pada masalah perburuhan. AJI banyak melakukan advokasi dan pembelaan bagi pekerja pers yang terkena PHK.
AJI Jakarta memiliki kepengurusan terpisah dari induknya. Ketua AJI Jakarta pertama adalah Imran Hasibuan, alias Ucok.

Desember 2000
Akhir tahun itu ditutup dengan catatan buruk bagi pers. Kekerasan terhadap jurnalis mencapai 115 kasus. Ini adalah angka puncak setelah cenderung meningkat sejak 1998 dan menurun sejak 2001. Salah satu yang menonjol adalah kasus penyanderaan wartawan RCTI Ersa Siregar dan Ferry Santoro oleh tentara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada konflik Aceh. AJI terlibat aktif dalam usaha pembebasan keduanya. Sayang, Ersa Siregar tewas dalam kontak senjata TNI Vs GAM.
AJI Jakarta berganti kepengurusan. Posisi Ketua dipegang oleh Nezar Patria.

Februari 2002
Konferensi Kota AJI Jakarta untuk mendengarkan laporan pertanggungjawaban pengurus dan memilih Ketua baru. Rommy Fibri terpilih menjadi Ketua AJI Jakarta yang baru, untuk periode dua tahun. Dalam masa kepengurusan Rommy, terjadi krisis akibat penyerbuan preman ke Majalah Tempo pada Maret 2003. Beberapa bulan kemudian, bersama sejumlah advokat muda dalam Komite Pembela Kebebasan Pers, AJI Jakarta mendirikan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers. Selain itu, untuk membantu sisi pendanaan, AJI Jakarta merintis pendirian unit usaha yakni Koperasi Jurnalis Independen (KOJI).

7-20 Oktober 2003
Kongres AJI ke-V di Bogor, Jawa Barat, memutuskan bahwa bentuk organisasi AJI adalah perkumpulan yang terdiri dari AJI-AJI Kota. Bersama AJI kota-kota lain, AJI Jakarta bergiat mengupayakan terciptanya “iklim pers yang sehat”—ditandai sikap jurnalis yang profesional, patuh pada etika, dan kesejahteraannya layak.

Februari 2004
Jurnalis muda, Ulin Niam Yusron, terpilih menjadi Ketua menggantikan Rommy Fibri, dalam sebuah Konferensi Kota sederhana di Pejompongan, Jakarta Pusat. Pada periode ini, AJI Jakarta banyak mengadakan pelatihan di bidang jurnalisme lingkungan dan terlibat dalam program rekontruksi dan rehabilitasi Aceh pasca tsunami. AJI Jakarta mengadakan pelatihan untuk pers mahasiswa di Lhokseumawe, Langsa dan Banda Aceh, serta menggelar program beasiswa peliputan untuk investigasi korupsi di Aceh.

Februari 2006
Dalam Konferensi Kota di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, jurnalis Koran Tempo, Jajang Jamaluddin, terpilih menjadi Ketua AJI Jakarta yang baru. Didampingi Margiyono sebagai Sekretaris, duet ini banyak mengadakan kegiatan pendampingan untuk aktivis serikat pekerja pers, seperti dalam kasus Bambang Wisudo. Pada masa ini, AJI Jakarta juga terlibat dalam advokasi kasus Metta Dharmasaputra dan gugatan Asian Agri atas sejumlah media.

Selain itu, AJI Jakarta juga menginisiasi pembentukan Society for Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) alias Masyarakat Jurnalis Lingkungan Indonesia di Tangkahan, Sumatera Utara pada April 2008. Seperti keputusan Kongres AJI, periode kepengurusan diperpanjang jadi tiga tahun.

Februari 2009
Konferensi Kota di Wisma YTKI, Pancoran, Jakarta Pusat, memilih Wahyu Dhyatmika sebagai Ketua AJI Jakarta, didampingi Umar Idris, sebagai Sekretaris.
 

PROGRAM KERJA AJI 

DIVISI PENGEMBANGAN ORGANISASI PDF

• Peningkatan jumlah anggota sebesar 100 persen, khususnya jurnalis televisi.
• Penyempurnaan manajemen pengurus dan infrastruktur organisasi.
• Pembuatan kurikulum pendidikan kader AJI Jakarta.
• Perbaikan manajemen anggaran dan pengelolaan keuangan organisasi.
• Menjajaki pendirian AJI di Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi  

DIVISI PENINGKATAN KAPASITAS PROFESI PDF

• Peningkatan jumlah anggota yang menerima pelatihan dan pendidikan profesional jurnalistik, dengan perhatian yang lebih pada jurnalis televisi.
• Peningkatan jumlah anggota yang terpilih mengikuti program pendidikan jurnalistik di luar negeri.
• Perluasan jaringan pendukung jurnalisme anti-amplop di Jakarta.

DIVISI ADVOKASI PDF

• Penanganan sampai tuntas setiap kasus pelanggaran kebebasan pers di Jakarta.
• Peningkatan jumlah anggota yang memiliki kemampuan advokasi.
• Penguatan jaringan gerakan demokrasi, anti-korupsi, pro kebebasan pers dan kebebasan berekspresi.

DIVISI SERIKAT PEKERJA PDF

• Pendirian Serikat Pekerja baru di 10 perusahaan media dan mengkosolidasikannya dalam federasi serikat pekerja media.
• Peningkatan jumlah perusahaan media yang mengikuti Standar Upah Layak Jurnalis.
• Penanganan sampai tuntas kasus ketenagakerjaan yang menimpa anggota.
• Peningkatan jumlah anggota yang memiliki kemampuan sebagai organisator serikat pekerja
• Mensosialisasikan standar PKB versi AJI di Jakarta.
• Kampanye upah layak jurnalis di Jakarta

DIVISI PEREMPUAN PDF

• Peningkatan posisi tawar jurnalis perempuan di perusahaan media.
• Memperbanyak jumlah anggota perempuan di AJI Jakarta.
• Memetakan kondisi kerja jurnalis perempuan di Jakarta
• Membangung jaringan dengan kelompok-kelompok yang berbasis perempuan.
• Mempromosikan jurnalisme perspektif jender