Rountable CSO & Media Menegakkan Transparansi: Peran Media dalam Mengawal
Proyek Energi dan Deforestasi di Gorontalo

Gorontalo merupakan salah satu provinsi dalam skema cengkraman proyek bioenergi. Termasuk salah satu yang terbesar di Indonesia dengan luas 282.100 Ha dengan jumlah izin
terbanyak di Indonesia yakni 10 izin. Pendekatan perizinan masih digunakan dalam upaya strategi pencapaian target pengurangan emisi. Baik dalam agenda pencapaian Nationally
Determined Contribution (NDC) ataupun target FoLU Net Sink 2030. Bioenergi yang berbasiskan hutan dan lahan dapat menjerumuskan Indonesia pada “jurang-jurang” deforestasi sehingga berpotensi menggagalkan pencapaian target pengurangan emisi
Indonesia di mata global.

Berkaca pada keadaan hutan dan lahan di Gorontalo, data terbaru dari Forest Watch Indonesia (FWI), hutan alam yang tersisa di Gorontalo hanya sekitar 693.795 Ha atau sekitar
57 persen dari luas daratan. Sementara itu tren deforestasi yang terjadi masih menunjukkanangka yang tinggi, yaitu 35.770,36 Ha sepanjang 2017 sampai 2023. Keadaan ini masih
menunjukkan bahwa strategi mitigasi deforestasi, melalui pengurangan emisi baik melalui NDC dan FoLU Net Sink 2030 tidak cukup mampu menekan kejadian deforestasi.

Ditambah lagi Gorontalo merupakan salah satu eksportir wood pellet terbesar di Indonesia. Tercatat 2 negara utama yang menjadi tujuan ekspor Gorontalo, yakni Jepang dan Korea
Selatan. PT Biomassa Jaya Abadi (BJA) merupakan satu-satunya eksportir yang tercatat sebagai perusahaan industri pengolahan kayu primer menjadi wood pellet di Gorontalo. PTBJA mendapatkan sumber bahan baku kayu dari 2 transformasi perusahaan sawit, yakni Inti
Global Laksana (IGL) dan Banyan Tumbuh Lestari (BTL). Hasil investigasi tim FWI, BJA menggunakan bahan baku berasal dari kayu hutan alam bukan berasal dari kayu hutan
tanaman.

Situasi Gorontalo semakin mengkhawatirkan karena adanya dugaan ekspor wood pellet illegal pada Jumat, 16 Agustus 2024, sehari sebelum perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia
ke-79. Bakamla RI berhasil menangkap kapal MV Lakas berbendera Filipina di perairan Gorontalo. Kapal ini dicurigai membawa muatan wood pellet illegal dan terbukti tidak
memiliki dokumen penting seperti Certificate of Analysis, Certificate of Origin, serta Certificate of Shipper Declaration yang diwajibkan berdasarkan aturan International
Maritime Solid Bulk Cargoes (IMSBC). Ironisnya, meski pelanggaran sudah jelas, kapal tersebut tetap dilepas di perairan Bitung. 1 2 izin dari transformasi Perkebunan kelapa sawit, 2 izin dari transformasi usaha HTI, 6 izin baru dalam proses

Kasus ini menyoroti pentingnya membangun gerakan masyarakat sipil dan jurnalis untuk memperkuat penindakan terhadap kejahatan illegal, unreported, and unregulated
kehutanan-kelautan yang bersifat transnasional. Penangkapan kapal asing ini setidaknya telah melindungi dua aset negara, pertama hutan alam di Kabupaten Pohuwato dan kedua
adalah mengamankan potensi kejadian kerugian negara, atas kerjasama masyarakat sipil dengan sejumlah aparat penegak hukum. Forest Watch Indonesia menilai transparansi dalam tata kelola sumber daya alam sangat penting untuk mitigasi emisi dari deforestasi. Kinerja transparansi ini menjadi kunci dalam
mengatasi ketimpangan informasi, terutama terkait bioenergi yang sering kali merugikan
masyarakat dan menguntungkan pihak tertentu. Kegiatan ini atas kerjasama AJI Jakarta dengan FWI, mengingat banyak jurnalis yang jarang mendapatkan akses langsung ke isu-isu
ini, keterlibatan mereka dalam menghasilkan informasi yang akurat dan mendalam sangat diperlukan. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang dinamika bioenergi di Gorontalo,
jurnalis dapat berkontribusi secara signifikan dalam mendorong transisi energi yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan.

E. Narasumber
1. Prof. Dr. Ir. Sudarsono Soedomo, M.S. – IPB University
2. Laksda TNI Purn Dr. Ir. Suyono Thamrin, Drs., S.T., M.Eng.Sc., M.Tr.Opsla., CPHCM., IPU., ASEAN Eng., CIPA., CIQaR., CIQnR., CIMMR., ACPE. – Universitas Pertahanan
3. Amalya Reza Oktaviani – Trend Asia
4. Willem Pattinasarany – Indonesia Working Group on Forest Finance
5. Muhammad Ichwan – Jaringan Pemantau Independen Kehutanan

Moderator:
Adytia Putri-AJI jakarta

Dokumentasi : https://drive.google.com/drive/folders/1-JvBffcE-Um2JwW403QTn4kaRocEYEVr?usp=drive_link